Perbankan Syariah

By : Mahfuz, S.Sos.I., M.Si.

Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Tahun 2016

Administrator | Kamis, 31 Maret 2016 - 20:22:47 WIB | dibaca: 28561 pembaca

Dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah menjadi pemain yang unggul dan berperan signifikan di Indonesia, terdapat beberapa issu penting dan strategis yang harus menjadi perioritas bagi stakeholders perbankan syariah. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan, diantaranya:

Pertama, Inovasi Produk

Inovasi produk keuangan dan perbankan syariah merupakan pilar utama dalam pengembangan industri perbankan syariah. Bank-bank syariah harus memiliki produk inovatif yang makin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-akhir ini mengalami pelambatan pertumbuhan bahkan penurunan market share dibanding konvensional.  Inovasi produk bank syariah adalah sebuah keniscayaan, agar bank syariah bisa kembali tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga lain. Inovasi produk juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan bisnis yang terus berubah.

Inovasi harus dilakukan agar produk bank syariah tidak monoton dan dominan murabahah di tengah bervarisanya kebutuhan  bisnis masyarakat. Sekedar contoh, untuk pembiayaan KPR Syariah yang jangka panjang, mayoritas bank syariah masih menggunakan akad murabahah. Pemilihan akad ini sebenarnya sangat tidak tepat  karena  harga KPR akan menjadi jauh lebih mahal dibanding konvensional sebagai akibat fixasi harga murabahah di tengah fluktuasi harga-harga di pasar.

Pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan)  sering kali mendorong perbankan syariah untuk menciptakan produk-produk  yang inovatif dan unggulan. Keharusan Inovasi produk bahkan dimasukkan dalam Roadmap perbankan syariah 2015-2019 yang diterbitkan OJK.

Terkait dengan Inovasi  produk, bank-bank syariah dapat memanfaatkan paket kebijakan yang baru saja dikeluarkan oleh OJK. Dalam paket yang berisi relaksasi aturan ini, perizinan untuk mengeluarkan produk keuangan baru menjadi dipermudah. Untuk itulah, OJK baru-baru ini mengeluarkan (menerbitkan) kodifikasi produk-produk keuangan syariah yang dapat menjadi panduan bagi bank syariah dalam membuat produk keuangan baru. Dengan adanya Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang baru tersebut, maka bank-bank syariah akan dipermudah karena, tidak perlu lagi mengurus perizinan produk tersebut ke OJK.

Tahun 2015 seharusnya adalah tahun terakhir bagi bank syariah hidup dalam kebekuan produk. Bank-bank syariah sudah seharusnya keluar dari kotak sempit yang membelelenggu dirinya dalam keterbelakangan produk. Bank-bank syariah harus bangkit dan kreatif untuk berinovatif.

Kedua, Sekuritisasi aset Bank Syariah

Salah satu kunci  kesuksesan KPR Syariah adalah sekuritisasi (tawriq) asset. Sekuritisasi akan meningkatkan ketersediaan dana bagi bank-bank syariah. Dalam konsep sekuritisasi asset ini,  bank syariah  mentransformasikan aset berisikonya (pembiayaan) ke dalam bentuk uang cash (uang segar)  yang kemudian dapat digunakan untuk ekspansi usaha dan dapat pula disalurkan kembali ke pihak yang memerlukan dana. Uang segar tersebut diperoleh dari sebuah lembaga penerbit EBA yang membeli asset produktif bank syariah. 

Keuntungan dari sekuritisasi pembiayaan ini antara lain bank tidak perlu menunggu lebih lama (10 – 15 tahun) untuk mendapatkan kembali dana yang sudah dikucurkan kepada nasabah,  khususnya pembiayaan berjangka panjang seperti pembiayaan perumahan.

Selama  ini pemanfaatan  sekuritisasi dalam perbankan syariah belum mendapat perhatian yang berarti dan belum dipraktekkan, karena memang belum ada regulasi dan kebutuhan bank-bank syariah akan sekuritisasi belum mendesak. Kini di akhir Tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai sekuritisasi dengan penerbiatan Efek Beragunan Asset (EBA) Syariah melalui POJK No 20 tahun 2015. 

Penerbitan produk EBA Surat Partisipasi Syariah akan mengatasi kesenjangan asset dan liability perbankan syariah dalam pembiayaan perumahan. Di satu sisi, pembiayaan KPR memiliki tenor jangka panjang 10-15 tahun, di sisi lain, dana deposito memiliki tenor jangka pendek. Kehadiran produk EBA Syariah bisa menjadi darah bagi bank-bank  syariah untuk lebih ekspansif dan berkembang.

Dengan demikian, pengembangan pembiayaan perumahan melalui produk sekuritisasi (tawriq atau tashkik) KPR menjadi terobosan untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Dengan tawriq  (sekuritisasi), pembiayaan perumahan tidak lagi sebatas mengandalkan dana deposito perbankan yang peruntukannya untuk pendanaan jangka pendek. EBA Syariah ini  menjadi terobosan positif  yang memerlukan dukungan semua pihak, karena harga rumah menjadi lebih terjangkau dengan pembiayaan jangka panjang.

Keberadaan EBA-SP sangat membantu perbankan syariah memperoleh likuiditas pembiayaan perumahan melalui pasar modal dengan cara sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. Jadi, EBA SP  syariah juga dapat menghindari maturity mismatch di perbankan syariah dengan dapat diaksesnya dana dari pasar modal yang bersifat jangka menengah dan panjang.

Upaya sekuritisasi asset melalui konsep EBA-SP juga sesungguhnya dapat memitigasi risiko pembiayaan bagi bank-bank syariah. Dengan melakukan sekuritisasi sebagian assetnya baik dalam bentuk kumpulan piutang maupun atau pembiayaan pemilikan rumah berbasis musyarakah mutanaqisiah atau ijarah, maka bank-bank syariah telah mengurangi risiko pembiayaan, setidaknya bank syariah telah melakukan share risiko pembiayaan KPR tersebut.

Diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan produk  EBA-SP syariah ini untuk  pendanaan, sehingga bank-bank syariah bisa melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau ekspansi jaringan. Keperluan bank-bank umum syariah terhadap EBA-SP Syariah  dikarenakan FDR bank syariah saat ini sangat tinggi dimana likuiditasnya  cukup ketat.Dengan demikian kita optimis  bank-bank syariah  di masa depan akan membutuhkan produk  EBA syariah ini guna menutupi kebutuhan dana dan likuiditas.

Dalam konteks penerapan sekuritisasi asset bank syariah, kita  mengharapkan relaksasi dan intensif dari OJK, agar program ini dapat diberikan kepada bank-bank syariah yang masih dalam status buku II. Karena menurut aturan yang ada saat ini, sekuritisasi hanya boleh dilakukan oleh Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III-IV sedangkan bank syariah BUKU I dan II belum bisa melakukan sekuritisasi.  Karena itulah pemerintah seharusnya memberikan relaksasi intensif kepada bank-bank syariah.

Ketiga, Memperhatikan Kualitas Asset

Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah  dilanda perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit  (pembiayaan) dan  diiringi pula  oleh  peningkatan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL untuk bank konvensinal dan NPF untuk perbankan syartiah.

Hal in dikarenakan, faktor tekanan eksternal, seperti melemahnya ekonomi dunia, termasuk negara besar seperti China dan ketidakpastian suku bunga The Fed masih akan mempengaruhi ekonomi domestik, termasuk  sektor perbankan yang erat hubungannya dengan pembiayaan sektor riil.

Banyak bankir memperkirakan tahun depan (2016) ekonomi Indonesia bakal membaik, setelah tahun 2015 mengalami pelambatan. Bank Indonesia juga telah mengisyaratkan bakal ada pelonggaran moneter karena melihat tekanan terhadap ekonomi makro telah mulai melonggar yang ditandai  dengan indikator inflasi yang terkendali dengan baik dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sudah stabil.

Kendati demikian,  bank syariah harus tetap mewaspadai tren peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengarui kualitas aset (pembiayaan). Bank-bank konvensional juga menghadapi tantangan kualitas kredit yang serius. Dari berbagai media massa, semua Dirut Bank-bank BUMN menyatakan bahwa  tantangan utama 2016 adalah soal kualitas kredit (pembiayaan).

Dengan demikian, pada tahun 2016 nanti pengelolaan pembiayaan  bermasalah tetap menjadi tantangan terbesar bagi bank-bank syariah  ke depan. Untuk menghadapi tantangan ini, Bank syariah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.

Untuk itu Bank-bank syariah, termasuk BPR Syariah harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank-bank syariah harus meningkatkan kompetensi SDMnya agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah. Bahkan SDM syariah seharusnya memiliki pengetahuan early warning system tentang pembiayaan syariah, sehingga pembiayaan bermasalah bisa diantisipasi dan diselamatkan dengan cepat.

Ke depan, kita tidak saja membekali SDM yang ahli dan berkompeten di bidang restrukturisasi pembiayaan, tetapi juga ahli dalam mencegah terjadinya pembiayan bermasalah. Jargon  Lebih baik mencegah daripada mengobati harus diterapkan agar bank-bank syariah memiliki NPF yang rendah krn kualitas pembiayaannya sehat dan bagus. Karenanya, bank syariah juga perlu lebih meningkatkan kompetensi SDMnya  dalam menganalisis aplikasi pembiayaan sebelum mendapat diapproval. Dalam proses ini bank syariah perlu melakukan monitoring sebelum dan sesudah pembiayaan diberikan.

Keempat, memperkuat permodalan dan skala usaha bank syariah.

Tantangan penting perbankan syariah berikutnya adalah masalah permodalan. Permodalan bank syariah perlu diperkuat secara signifikan  agar memiliki skala usaha yang memadai untuk melakukan ekspansi. Untuk itu mewujudkan itu, OJK telah mendorong  komitmen Bank Induk Konvensional untuk  mengoptimalkan perannya dan meningkatkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan  syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% asset BUK induk. Bentuk peranan tersebut adalah pengembangan kegiatan business process leveraging antara bank syariah dan lembaga keuangan dalam satu grup usaha secara integratif. Strategi leverage model ini sangat signifikan dalam meningkatkan daya saing bank syariah dengan BUK maupun BUS pesaing di pasar regional yang memiliki skala ekonomi dan efisiensi yang tinggi. Selain meningkatkan daya saing yang juga cukup penting adalah program ini akan secara signifikan meningkatkan efisien dan menekan biaya operasional.  Karena itu  penerapan leverage model adalah suatu keniscayaan. Dalam Roadmap Perbankan syariah secara ekspislit disebutkan, bahwa setiap BUS, terutama hasil spin off diharapkan dapat memanfaatkan infrastruktur grup seperti jaringan kantor dan agen, point of sale, serta perangkat keras dan lunak TI. Selain itu, BUS diharapkan dapat me-leverage sumber daya dan proses bisnis grup yang telah berjalan efisien, misalnya dalam hal riset, pemasaran, dan pengelolaan SDM. OJK akan mendorong setiap bank/grup usaha untuk menyusun rencana pengembangan business process leveraging yang melibatkan bank syariah, dan mempertimbangkan penerbitan ketentuan yang mendorong penerapannya.

Dalam rangka memperkuat permodalan, perbankan syarah diharapkan lebih aktif menawarkan sahamnya kepada public, khususnya kepada investor ritel yang diperkirakan semakin bertambah seiring peningkatan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Sejalan dengan penawaran kepada public, pemegang saham bank institusi diharapkan tetap menjadi pengendali dengan turut memberikan tambahan modal.

Selain kepemilikan public, prioritas kepemilikan modal juga akan diberikan kepada partner strategis atau investor dengan kapasitas besar, dalam arti mampu meningkatkan modal BUS hingga Rp 5 Trilium (BUKU 3), serta memiliki track record investasi dengan skala minimal setara yang berjalan baik di bank atau lembaga keuangan lain.

Dalam lima tahun ke depan, OJK menargetkan setiap Bank Umum Syariah (BUS), termasuk BUS hasil spin off memiliki modal inti minimal Rp1 Triliun atau setara BUKU 2 saat ini. Dalam hal ini, ketentuan modal inti dan klasifikasi BUKU bagi BUS akan disesuaikan guna memperkuat insentif bagi bank untuk memenuhi target tersebut.

Selain memperkuat permodalan Bank Umum Syariah, permodalan BPRS  juga harus diperkuat dan disetarakan dengan BPR Konvensional  dalam periode yang sama.  Hal ini dimaksudkan untuk  memperkuat daya saing di wilayah opersinya, Jadi,  besaran modal minimum BPRS akan disesuaikan dengan potensi dan skala kegiatan ekonomi, maupun tingkatan persaingan dan penetrasi perbankan per zona wilayah opersional.

Kelima, pendanaan (funding)

Tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah persaingan dalam mengumpulkan dana nasabah, terlebih  dana murah (CASA). Selama ini bank-bank syariah masih rendah komposisinya dalam soal dana murah ini, seperti dana giro wadiah. Menurut data, dana murah bank syarah sebesar 8 %.  Pesaingan dana pihak ketiga tidak saja terjadi dengan lembaga perbankan konvensional tetapi juga  terjadi dengan institusi keuangan non-bank (IKNB) seperti takaful dan reksa dana. Oleh karena itu, beberapa dekade belakangan bank umum mulai mencari sumber dana non-deposito.

Dana pihak ketiga bagi perbankan adalah ibarat darah, tanpanya lembaga perbankan akan lesu dan tidak bergairah. Oleh karena itu bank-bank syariah harus bisa menggali dan mendapatkan dana-dana pihak ketiga yang murah. Selai giro wadiah, dana- dana waqaf seharusnya bisa diraih dan dikelola bank-bank syariah dalam jumlah yang signifikan. Pemerintah (dalam hal ini dirjen pajak) seharusnya memberikan intensif kepada penempatan dana waqaf di bank syarah berupa pembebasan pajak. Adalah aneh, jika pemerintah membebaskan dana pensun dari pajak, sementara waqaf yang fungsinya nyata-nyata untuk ibadah dan sosial yang merupakan dana milik Allah, lalu dibebankan pajak sebagaimana dana- dana biasa.

Selain tantangan funding di atas, tantangan financing juga akan dihadapi bank syariah, yaitu dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan asing multinasional  yang membeli (akuisisi) perusahaan pembiayaan swasta di Indonesia. Bank-bank atau Lembaga Keuangan asing tersebut kelebihan dana murah, seperti Jepang. Suku bunga yang mereka tawarkan kepada perusahaan pembiayaan sangat rendah, sehingga bank-bank syariah jauh kalah pricing  dibanding bank-bank multinasional tersebut, bahkan bank-bank konvensional saja masih kalah jika dibanding suku bunga bank-bank asing tersebut.

Bank-bank syariah juga seharusnya bisa masuk dalam pengelolaan dana pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk dana-dana BUMN dan BUMD. Dana-dana tersebut merupakan sumberdana yang sangat potensial bagi peningkatan market share perbankan syariah. Pihak bank syariah dan assosiasi ekonomi syariah, seperti MES, IAEI dan ASBISINDO  serta stake holders lain, perlu lebih proaktif untuk meraih dana-dana tersebut dengan komunikasi-komunkasi dan kerjasama yang efektif dan produktif. OJK dan Kementerian Keuangan diharapkan bisa menjembatani komunikasi antara industri keuangan syariah dengan pihak pemerintah dan BUMN/BUMD. Jika strategi ini berhasil, maka market share perbankan syariah akan secara signifikan meningkat. 

Perbankan syariah juga bisa memanfaatkan sumber dana yang potensial lainnya seperti hasil dana emisi sukuk. OJK sudah memantapkan langkah-langkah strategis untuk menempatkan dana hasil emisi sukuk korporasi di bank-bank syariah sebagai bagian dari implementasi keuangan syariah yang terintegrasi. Selain itu yang lebih potensial adalah penempatan dana hasil emisi sukuk negara (SBSN). Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan OJK  seharusnya bergandengan tangan untuk terus mewujudkan strategi ini.

Keenam, penguatan SDM

SDM adalah pilar utama pengembangan perbankan syariah. Penyediaan SDM yang kompeten dengan jumlah yang cukup menjadi tuntutan mutlak bagi bank syariah, apalagi menghadapi MEA. Karena itu,manajemen bank syariah harus memprioritaskan penciptaan SDM yang berkompeten dan berkualitas ini, dengan terus menerus mengikuti training dan workshop atau kuliah sarjam dan pascasarjana..

SDM perbankan syariah yang berkualitas adalah suatu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM, bank syariah perlu menginvestasikan dananya untuk program pelatihan dan  sertifikasi. Selain itu bagi karyawan yang akan diproyeksi ke level lebih tinggi perlu di berikan beasiswa dalam bidang keuangan dan perbankan syariah baik di dalam dan di luar negeri. Tujuan dari pemberian beasiswa ini adalah agar calon pimpinan bank syariah dapat mengupgrade pengetahuan dan kemampuan analyticalnya.

Selain itu dalam industri yang sedang berkembang pesat ini diperlukan adanya program sertifikasi terutama untuk staf perbankan syariah. Program sertifikasi dalam bidang keuangan syariah ini perlu diperbanyak untuk menstandarisasi kemampuan dari staf perbankan syariah. Kemudian, program sertifikasi profesional ini juga penting terkait kesiapan perbankan syariah tanah air menghadapi MEA dan ABIF.

Ketujuh, meningkatkan teknologi sistem keuangan syariah.

Masalah klasik yang tidak boleh diabaikan, bahkan harus menjadi prioritas adalah aspek teknologi (IT).  Aspek ini seharusnya menjadi perhatian pihak bank syarah. Bank-bank syariah harus menginvestasikan danaya  dalam penyediaan teknologi informasi (TI). Dalam era financial  digital saat ini pemanfaatan TI dalam proses bisnis sudah semakin meluas dan menjadi suatu keharusan. Menurut Roadmap Ekonomi Syariah 2016  yang diterbitkan MES, Industri yang cukup besar dalam pengeluaran sistem IT nya adalah industri perbankan dan jasa keuangan. Selain itu tren konsumen saat ini sudah menjadikan internet menjadi salah satu kebutuhan utama. Hal ini dapat dilihat dari lonjakan pengguna internet terutama saat era smartphone saat ini. Terkait dengan perkembangan tersebut, bank syariah tidak boleh ketinggalan dalam mengupgrade teknologi yang digunakan. Manfaat yang dapat dirasakan oleh bank syariah dengan sistem TI yang mutakhir adalah peningkatan jumlah nasabah dan efisiensi biaya. Jika kedua hal tersebut dapat tercapai maka kinerja bank syariah akan dapat lebih baik di tahun depan.

 










Komentar Via Website : 42
Febry
02 Agustus 2018 - 16:08:39 WIB
<a href=”www.globalcell.idcloud.website/”>Menyediakan macam macam aksesoris untuk smartphone anda
</a>
Febry
02 Agustus 2018 - 16:17:27 WIB
<a href=”www.globalcell.idcloud.website/”>Menyediakan macam macam aksesoris untuk smartphone anda
</a>
Rian Setiadi
02 Agustus 2018 - 16:32:35 WIB
<a href=”http://www.hydrocell.idcloud.website/”>Jual beli berbagai macam aksesoris hape murah berkualitas dengan harga terjangkau</a>
gamis syari terbaru
02 Agustus 2018 - 17:10:05 WIB
good
hijab instan murah
02 Agustus 2018 - 20:34:29 WIB
Terimakasih infonya :) silahkan kunjungi http://alfhijab.store/
Toko Aksesoris Mobil Terlengkap
03 Agustus 2018 - 06:21:20 WIB
artikel bagus jangan lupa Kunjungi
http://autoaksesoris.store
obat tradisional penyakit sesak nafas
15 Agustus 2018 - 11:01:48 WIB
terimakasih informasinya http://goo.gl/ccpkVQ
obat tradisional penyakit sesak nafas
15 Agustus 2018 - 11:03:03 WIB
terimakasih informasinya http://goo.gl/ccpkVQ
obat tradisional penyakit sesak nafas
15 Agustus 2018 - 11:04:56 WIB
terimakasih informasinya http://goo.gl/ccpkVQ


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)